PURWOKERTO — Universitas Muhadi Setiabudi (UMUS) kembali menunjukkan komitmennya dalam memperluas jejaring kelembagaan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Selasa, 12 Mei 2026, di Hall Perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
Penandatanganan kerja sama ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah, khususnya dalam pengembangan tridarma perguruan tinggi berbasis kolaborasi multidisipliner. Ruang lingkup kerja sama meliputi bidang pendidikan, penelitian dan publikasi ilmiah, teknologi informasi, pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan kapasitas mahasiswa.
Selain itu, kerja sama juga mencakup penyelenggaraan forum ilmiah dan diseminasi informasi di bidang hukum, pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara kolaboratif, program kunjungan studi ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, hingga penempatan mahasiswa magang sebagai bagian dari penguatan kompetensi akademik dan profesional mahasiswa.
Acara tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, Dr. Heni Susilo Wardoyo. Turut hadir sebagai tuan rumah, Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Prof. Dr. Ridwan, M.Ag., bersama 18 pimpinan perguruan tinggi di Jawa Tengah yang berpartisipasi dalam forum kolaboratif tersebut.
Kegiatan ini juga mendapat perhatian dari pemerintah daerah dengan hadirnya Bupati Banyumas dan Wali Kota Semarang yang memberikan dukungan terhadap penguatan ekosistem pendidikan tinggi yang terintegrasi dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah.
Dari pihak Universitas Muhadi Setiabudi, kegiatan dihadiri oleh Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, Muhamad Hasdar, M.Sc., Ph.D. Dalam kesempatan tersebut, beliau menyampaikan apresiasi atas terjalinnya kerja sama lintas institusi yang dinilai mampu membuka ruang inovasi, meningkatkan kualitas akademik, serta memperkuat kompetensi mahasiswa di era transformasi digital dan globalisasi pendidikan tinggi.
Sementara itu, Rektor Universitas Muhadi Setiabudi, Dr. Roby Setiadi, M.Kom., M.M., menyatakan bahwa kolaborasi antara perguruan tinggi dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah merupakan langkah konkret dalam membangun ekosistem akademik yang adaptif terhadap perkembangan hukum, teknologi, dan kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, kerja sama ini tidak hanya berorientasi pada aspek administratif kelembagaan, tetapi juga diarahkan untuk menghasilkan program-program implementatif yang berdampak nyata bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia mahasiswa. Program tersebut meliputi penelitian bersama, publikasi ilmiah, magang, forum akademik, serta penguatan literasi hukum di lingkungan perguruan tinggi.
Ia menambahkan bahwa sinergi antara perguruan tinggi dan Kementerian Hukum menjadi langkah progresif dalam membangun kultur akademik yang kolaboratif, inovatif, dan berorientasi pada kebermanfaatan sosial. Kerja sama ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi civitas akademika maupun masyarakat luas, khususnya dalam penguatan wawasan hukum, pengembangan kompetensi profesional mahasiswa, serta akselerasi inovasi berbasis riset dan teknologi.
Melalui perjanjian kerja sama ini, Universitas Muhadi Setiabudi optimistis dapat terus memperluas perannya dalam mendukung pengembangan pendidikan tinggi yang unggul, adaptif, dan berdaya saing di tingkat regional maupun nasional.
Kolaborasi antara perguruan tinggi dan Kementerian Hukum — yang saat ini terbagi menjadi Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan — difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, edukasi hukum, hak kekayaan intelektual (HaKI), serta sosialisasi kebijakan baru. Bentuk implementasi kerja sama meliputi program Goes to Campus, pembentukan pusat studi HAM, kuliah umum, hingga pengembangan Corporate University.
