BREBES – Pemerintah Kabupaten Brebes memperkuat dasar kebijakan lingkungan hidup dengan melibatkan kalangan akademisi sebagai mitra intelektual dalam penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD).
Rapat pendahuluan yang berlangsung di Ruang Rapat Sekda Lantai 2 Kantor Pemerintahan Terpadu (KPT) Kabupaten Brebes ini menjadi momentum penting dalam merumuskan arah pembangunan daerah yang berbasis data dan analisis ilmiah.
Kehadiran Universitas Muhadi Setiabudi (UMUS) yang diwakili oleh Prof. Pranoto menjadi unsur penting dalam memastikan dokumen yang disusun memiliki kedalaman substantif dan aplikatif. Sinergi antara pemerintah dan perguruan tinggi ini menjadi kunci agar SLHD tidak sekadar menjadi laporan rutin, melainkan instrumen pengambilan keputusan yang berdampak nyata bagi masyarakat.
Dalam rapat tersebut, pihak akademisi memberikan arahan penting mengenai delapan matra lingkungan yang harus menjadi prioritas penanganan di Kabupaten Brebes:
- Keanekaragaman hayati.
- Kualitas air dan kualitas udara.
- Kondisi laut dan pesisir.
- Lahan dan hutan.
- Pengelolaan sampah dan limbah.
- Perubahan iklim serta risiko bencana.
Untuk membedah kompleksitas tantangan lingkungan di Brebes, akademisi mendorong penggunaan metodologi DPSIR (Driving Force, Pressure, State, Impact, Response). Pendekatan ini memungkinkan analisis yang holistik, sehingga dokumen SLHD nantinya tidak hanya menjawab apa yang terjadi di lapangan, tetapi juga mengungkap alasan di baliknya serta solusi kebijakan yang diperlukan.
Meskipun terdapat target penyelesaian dokumen dalam waktu satu bulan, akademisi mengingatkan agar percepatan tersebut tidak mengorbankan kualitas data dan kedalaman analisis. Transformasi dari paradigma pelaporan kinerja menjadi gambaran kondisi lingkungan yang komprehensif menuntut koordinasi yang kuat antar Perangkat Organisasi Daerah (POD).
Melalui kolaborasi transparan berbasis ilmu pengetahuan ini, diharapkan SLHD benar-benar menjadi pijakan kuat menuju Kabupaten Brebes yang lebih lestari dan berkelanjutan.
