FKIP UMUS melakukan Focus Group Discusion Problem Solving Sekolah Inklusif

Dosen FKIP Universitas Muhadi Setiabudi Brebes Moh. Toharudin, M.Pd menyelenggarakan Focus Group Discusion tentang permasalahan penyelenggaraan sekolah inklusif di Kabupaten Brebes dengan mengundang berbagai pihak, antara lain: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes, Pengurus Forum Sekolah Inklusif Kabupaten Brebes, Kepala SDLB Negeri Brebes dan sejumlah guru sekolah inklusif yang dilaksanakan pada hari Kamis, 22 Maret 2018 di Universitas Muhadi Setiabudi. Penyelenggaraan FGD ini merupakan salah satu bentuk kepedulian FKIP UMUS terhadap penyelenggaraan sekolah inklusif baik tingkat sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama yang berjalan kurang optimal. Sejak tahun 2003 diujicobakan implementasi sekolah inkusif pada enam sekolah, yaitu: SDN Brebes 02, SDN Klampok 01, SDN Tanjung 01, SDN Kalierang 03 Bumiayu, SMPN 2 Brebes, dan SMPN 1 Bumiayu sampai dengan tahun 2018 tidak ada perkembangannya. Dalam pelaksanaannya masih ditemukan banyak kendala, hal ini yang menjadi permasalahan untuk dicarikan solusi terhadap penyelenggaraan sekolah inklusif.

Kegiatan FGD ini di buka oleh Dekan FKIP Drs. Budi Adjar Pranoto, S.H., M.M.Pd, beliau mengapresiasikan kehadiran berbagai pihak yang peduli terhadap pendidikan, salah satunya adalah layanan untuk siswa berkebutuhan khusus agar mereka memperoleh pendidikan yang layak bagi siswa yang berkelainan. Perguruan tinggi memiliki tugas selain melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian juga melaksanakan pengabdian kepada masyarakat salah satunya dengan memberikan pendampingan permasalahan penyelenggaraan pendidikan inklusif khususnya di Kabupaten Brebes. Dengan mengucapkan basmallah kegiatan FGD dibuka.

Berbagai permasalahan sekolah inklusif  yang diungkapkan baik dari Dindikpora, pengurus Forum Sekolah Inklusif, SDLB Negeri Brebes maupun guru-guru sekolah inklusif, bahwa permasalahan penyelenggaraan sekolah inklusif diantaranya rendahnya kompetensi guru tentang pembelajaran pada siswa berkebutuhan khusus, belum siapnya sekolah yang menampung berbagai jenis siswa berkebutuhan khusus, rendahnya kepedulian dari orangtua siswa ABK, pemahaman orangtua terhadap ABK kurang, dan kurangnya perhatian dari pemerintah baik Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Kabupaten Brebes. Sementara itu SDLB Negeri Brebes menyampaikan bahwa pihaknya siap untuk memberikan pendampingan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan sekolah inklusif baik pada siswa ABK maupun guru sekolah inklusif. Jumlah ABK di Kabupaten Brebes  tahun 2014 terdapat  1.304, hanya 153 ABK yang beraada di 6 sekolah inklusif, sehingga masih ada 1.151 ABK yang belum memperoleh layanan pendidikan pada sekolah inklusif.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *